PERMASALAHAN
Permasalahan dan tantangan. Program program kesejahteraan yang sudah berjalan masih memiliki tantangan yaitu masih diperlukan (a) peningkatan akurasi basis data penyasaran kelompok miskin dan rentan dengan interoperabilitas dan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala dan memiliki tingkat kesejahteraan; (b) pengembangan mekanisme integrasi dan graduasi untuk program-program bantuan sosial; (c) peningkatan jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; (d) peningkatan sinergi serta mekanisme konvergensi dan komplementaritas antar program di berbagai kementerian/lembaga; serta (e) mendorong inklusivitas bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia di semua sektor.
Sementara itu, terkait program pemberdayaan dan wirausaha juga masih memerlukan (a) sinkronisasi dan standardisasi antar program pemberdayaan di berbagai kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah; (b) perluasan pendampingan dan kolaborasi multisektor dengan mitra inkubasi bisnis untuk menjangkau keseluruhan kelompok miskin dan rentan; (c) perluasan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap program-program redistribusi aset produktif dan akses pembiayaan usaha mikro serta ultra mikro; (d) peningkatan kemampuan dan kapasitas penerima manfaat melalui pelatihan terintegrasi; serta (e) peningkatan kapasitas layanan sentra/panti/balai, ketersediaan kesempatan kerja dan/atau usaha produktif.
Langkah-langkah penyelesaian masalah. Program ini memainkan peran penting dalam mendukung Prioritas Nasional 6 yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0–8,0 persen dan meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 sekaligus mengatasi tantangan penyelenggaraan kesejahteraan. Program ini mengintensifkan upaya melalui pengembangan kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha yang bertujuan menghapuskan kemiskinan absolut.
Kerangka pikir program mengadopsi pendekatan terintegrasi yang meliputi (a) akses terintegrasi ke layanan dasar, memastikan setiap warga negara memiliki akses ke layanan penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar; (b) pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif melalui penyasaran berdasarkan kerentanan penduduk, diwujudkan melalui kartu kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan berbagai program bantuan dalam satu sistem target yang komprehensif; (c) peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha, dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan setara melalui kartu usaha yang mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan; serta (d) penggunaan basis data terpadu yang mutakhir, konsisten, dan terinteroperabilitas antar program dan lembaga pemerintah melalui satu sistem registrasi sosial ekonomi.
Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana kepada individu dan keluarga agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka panjang serta mempermudah akses ke penghidupan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga menekankan inklusivitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak agar mereka juga dapat menikmati manfaat dari inisiatif ini secara adil dan merata.
Program ini dilaksanakan dengan melanjutkan dan memperluas manfaat program serta menambahkan program baru, yang meliputi (a) peningkatan akses layanan dasar yang mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi sosial, transportasi murah, pangan, perumahan layak, serta subsidi energi yang tepat sasaran; (b) kartu kesejahteraan yang dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih mudah diakses oleh penerima manfaat. Program ini mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai, yang lebih transparan dan akuntabel, meliputi Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat Lanjut Usia, Kartu Anak Sehat, layanan untuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya, penerima bantuan iuran ketenagakerjaan, serta Bantuan Langsung Tunai; dan (c) kartu usaha yang mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan
ISU STRATEGIS
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK itu sendiri adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan, dirumuskan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6.
METODE PEMBAHARUAN
Kondisi Sebelum Inovasi
Sebelum inovasi dilakukan, 10 program PKK dilakukan seutuhnya oleh tim penggerak PKK di level kabupaten, kecamatan, dan desa tanpa melibatkan lintas stakeholder lainnya.
Kondisi Setelah Inovasi
Setelah inovasi BUNGA SUTRA dilakukan, 10 program PKK dilakukan dengan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Diskoperindag UKM, DP3AP2KB, Pertamina, Baznas, PT. PKN, dan Dinas Perikanan
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Inovasi BUNGA SUTRA menghadirkan sebuah terobosan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dengan mengintegrasikan kelompok penerima manfaat antar program berbasis data prevalensi stunting dan kemiskinan. Pembaharuan utama dari program ini terletak pada kolaborasi multi-sektoral karena melibatkan Dinas Pertanian, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, dan stakeholder lainnya. Inovasi ini menciptakan sinergi dan integrasi program yang lebih baik. Setiap sektor berkontribusi sesuai keahliannya, sehingga program PKK menjadi lebih komprehensif dan efektif.
TAHAPAN/BISNIS PROSES INOVASI
Tahapan dari inovasi BUNGA SUTRA, meliputi:
Perencanaan kegiatan oleh tim kerja inovasi BUNGA SUTRA TPP-PKK Kabupaten Bulungan.
Penganggaran oleh Pemerintah Daerah
Setelah perencanaan selesai, TPP-PKK Kabupaten Bulungan mengajukan usulan anggaran ke lintas stakeholder terkait. Untuk kemudian dibahas melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bulungan dan ditetapkan melalui APBD Kabupaten Bulungan.
Penetapan Kelompok Penerima Manfaat
Setelah tersedia alokasi anggaran inovasi BUNGA SUTRA, selanjutnya ditetapkan kelompok penerima manfaat dengan mempertimbangkan lokus prioritas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran BUNGA SUTRA digunakan untuk kegiatan nyata yang berdampak langsung, seperti penyediaan PMT, pelatihan pangan lokal, P2L, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi remaja putri.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Setelah pelaksanaan, PKK desa wajib melakukan pelaporan capaian hasil melalui sistem digital terintegrasi melalui Whatsapp grup se-Kabupaten Bulungan. Monitoring dilakukan oleh tim PKK Kabupaten Bulungan.