MATA ASMARA (Optimalisasi Tata Kelola Aspirasi Masyarakat Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan)

Administrator
20 Jul 2026 09:37:44

DASAR HUKUM

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 161 huruf i disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan huruf j disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan RPJMD serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pasal 178 ayat (1) bahwa Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Kemudian pasal 178 ayat (2) menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan kedalam e-planning bagi daerah yang telah memiliki SIPD

PERMASALAHAN

Guna terjaganya hubungan harmonis antara dewan dengan masyarakat, maka dibutuhkan media komunikasi, agar apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui dewan. Masyarakatpun harus mengawasi apa yang dikerjakan oleh dewan. Pengawasan akan berjalan efektif jika ada hubungan yang baik antara warga dengan dewan. Kunci untuk membangun dan membina hubungan yang baik antara warga dan para wakil rakyat adalah komunikasi, Tanpa komunikasi, akan sulit terajut jalinan relasi. Tanpa jalinan relasi, aspirasi tak akan terwujud. Agar para anggota dewan dapat memahami serta mewakili kepentingan konstituen di wilayahnya, maka diperlukan komunikasi antara keduanya sehingga terwujud sinkronisasi komunikasi yang efektif, guna tercapainya maksud tersebut ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan diantaranya melalui kegiatan reses oleh setiap anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Terdapat sistem aplikasi yang menjadi wadah penginputan usulan Pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang dibuat pemerintah secara nasional yaitu melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) yang dikelola oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI yang memuat input hasil akhir dari usulan-usulan dari aspirasi masyarakat di daerah dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, akan tetapi fakta dan evaluasi dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi masa reses masih terdapat kendala baik dalam ketepatan waktu pelaksanaan, penyelesaian dokumen-dokumen laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan serta singkronisasi dengan isu dan program prioritas daerah sehingga masih perlu di optimalkan agar lancar dalam pelaksanaan dan tindaklanjutnya sehingga output dan outcome yang dicapai dapat berkualitas dan akuntabel dapat dirasakan oleh Masyarakat serta berdampak pada kemajuan daerah dan terhadap pencapaian Visi, Misi dan 15 Program Prioritas Kepala Daerah.

ISU STRATEGIS

Dari permasalahan pokok tersebut ditemukan Isu Strategis/permasalahan “Belum optimalnya tindaklanjut penyerapan aspirasi Masyarakat masa reses anggota DPRD”, hal ini disebabkan “Belum adanya kebijakan yang mengatur tatakelola aspirasi Masyarakat masa reses anggota DPRD di Kabupaten Bulungan. Faktor yang menyebabkan “Belum optimalnya tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat masa reses ” diantaranya (1) Belum adanya tata kelola yang mengatur tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat masa reses, (2) Sarana dan prasarana penunjang terutama peralatan/perangkat IT belum mencukupi, (3) Ketaatan petugas/SDM aparatur dalam penyelesaian administrasi Reses masih rendah, (4) Komitmen anggota DPRD dalam ketepatan waktu dan penyiapan dokumen-dokumen kegiatan reses masih rendah, (5) Terbatasnya waktu Penginputan data-data pokir yang diperoleh melalui reses melalui SIPD RI.

METODE PEMBAHARUAN

Kondisi Sebelum Inovasi

Dari permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan upaya untuk mempermudah birokrasi dan pelaksanaan agar menjadi lebih terarah, cepat, tepat, berkualitas, berkelanjutan, dan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kebijakan di waktu mendatang, maka gagasan pemecahan masalah yang diangkat adalah “OPTIMALISASI TATA KELOLA ASPIRASI MASYARAKAT MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN BULUNGAN”.

Kondisi Setelah Inovasi

Secara makro, tujuan yang ingin diwujudkan adalah untuk Mengoptimalkan tata Kelola aspirasi Masyarakat masa reses anggota DPRD di Kabupaten Bulungan. Sedangkan dari sisi tujuan, inovasi ini terbagi dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

  1. Jangka Pendek
  • Tersusunnya Pedoman Teknis dan SOP Tata kelola aspirasi masyarakat melalui masa reses pimpinan dan anggota DPRD.
  • Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tata kelola aspirasi masyarakat melalui masa reses pimpinan dan anggota DPRDKab.Bulungan.
  • Terlaksananya Sosialisasi Keputusan Bupati tentang Tata kelola aspirasi masyarakat melalui masa reses pimpinan dan anggota DPRD.
  1. Jangka Menengah
  • Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat masa reses pimpinan dan anggota DPRD ;
  • Terlaksananya tindak lanjut aspirasi masyarakat masa reses pimpinan dan anggota DPRD ;
  • Terlaksananya Evaluasi Keputusan Bupati tentang Tatakelola aspirasi masyarakat masa reses pimpinan dan anggota DPRD Kab.Bulungan yang sudah dijalankan.
  1. Jangka Panjang 
  • Mewujudkan Pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tatakelola aspirasi masyarakat melalui masa reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan/kebaharuan dari inovasi MATA ASMARA adalah

  1. Tersusunnya Keputusan Bupati Bulungan tentang Pedoman Teknis Tata kelola Aspirasi Masyarakat Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dan SOP tentang SOP Pelaksanaan Reses DPRD Kab.Bulungan
  2. Terbitnya dan penetapan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/319 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tatakelola Aspirasi Masyarakat Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 100.3.3.2/ 17 Tahun 2024   tentang SOP Pelaksanaan Reses DPRD Kab.Bulungan
  3. Terlaksananya sosialisasi Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/319 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis dan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 100.3.3.2/ 17 Tahun 2024  tentang SOP Pelaksanaan Reses
  4. Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat masa reses anggota DPRD
  5. Terlaksananya tindak lanjut aspirasi masyarakat masa reses anggota DPRD
  6. Terlaksananya Evaluasi Keputusan Bupati tentang Tatakelola aspirasi masyarakat masa reses anggota DPRD di Kab.Bulungan yang sudah dijalankan.
  7. Mewujudkan Pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tatakelola aspirasi masyarakat melalui masa reses anggota DPRD di Kab.Bulungan.

TAHAPAN INOVASI/BISNIS PROSES INOVASI

  1. Perencanaan : Mengidentifikasi permasalahan tata kelola aspirasi masyarakat, menyusun Pedoman Teknis, SOP, serta melakukan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah.
  2. Pelaksanaan Reses : Melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mendokumentasikan seluruh usulan yang disampaikan oleh konstituen.
  3. Verifikasi dan Sinkronisasi Aspirasi : Melakukan verifikasi, pengelompokan, dan sinkronisasi usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah serta menginput Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam SIPD RI.
  4. Monitoring dan Evaluasi : Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reses, tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta penyempurnaan tata kelola sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Kembali