JARI Bulungan (Jaring Aspirasi Masyarakat Inklusi Bulungan)

Administrator
18 Jul 2026 10:14:47

DASAR HUKUM

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 354 Ayat (1) di tegaskan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ayat (5) menjelaskan bahwa partsipasi Masyarakat mencakup :

  • Perencanaan Pembagunan
  • Pelaksanaan Pembangunan
  • Pemanfaatan Pembagunan
  • Pengawasan Pembangunan

Pasal 276 menyebutkan bahwa perencanaan pemabangunan daerah dilakukan melalui pendekatan :

  • Teknokratik
  • Partisipatif ( Melibatkan Masyarakat )
  • Politik
  • Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas ( bottom-up)

Permendagri Nomor 10 Tahun 2025: Mengamanatkan pelibatan Masyarakat inklsuif sebagai bahan tak terpisahkan dari tahapan persiapan dan penyusunan rancangan awal RKPD dengan penekanan pada penggunaan instrument strategis seperti Musrenbang Tematik ( Inklusi ) dan Panduan Partsipasi Kelompok Rentan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/0829/Bangda

Konsep pelibatan masyarakat diharapkan mendukung penguatan ruang afirmatif bagi kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia ) sehigga Pemerintah Kabupaten Bulungan mampu meningkatkan upaya partisipatif masyarakat menuju perencanaan inklsuif.

PERMASALAHAN

  1. Belum Adanya Ruang Aman bagi Kelompok Rentan dan Marginal: Sebelum adanya inovasi, pelibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dan marginal (perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, adat, dll)  dalam perencanaan pembangunan daerah belum memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Akibatnya, aspirasi mereka seringkali terabaikan dalam forum reguler.
  2. Kelemahan Keterlibatan Kelompok Rentan dan Marginal: Proses perencanaan sebelumnya belum mempertimbangkan indikator-indikator penting, yaitu:
    1. Akses partisipasi bermakna yang masih minim.
    2. Belum terpenuhinya kebutuhan spesifik kelompok rentan.
    3. Ketiadaan data aspirasi yang autentik dari lapangan.
    4. Kurangnya legitimasi dan sinkronisasi kebijakan terhadap kelompok terdampak.
    5. Belum terwujudnya keadilan sosial secara menyeluruh dalam pembangunan.
  3. Kesenjangan dan Ketimpangan Pelayanan Publik: Masih adanya risiko pemborosan anggaran akibat pembangunan infrastruktur atau program yang tidak aksesibel (contoh: pembangunan fasilitas umum yang belum mengakomodasi kebutuhan difabel seperti guiding block), serta belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat

ISU STRATEGIS

  1. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 354 Ayat 1), yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan pembangunan. Perencanaan daerah juga harus dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif (melibatkan masyarakat) serta pendekatan bottom-up (bawah-atas).
  2. Implementasi Permendagri Nomor 10 Tahun 2025: Adanya mandat untuk melibatkan masyarakat inklusif secara terintegrasi dalam persiapan dan penyusunan rancangan awal RKPD. Regulasi ini menekankan penggunaan instrumen strategis seperti Musrenbang Tematik (Inklusi) dan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/0829/Bangda.
  3. Penguatan Ruang Afirmatif & Visi Global (Leave No One Behind): Tuntutan daerah untuk memperkuat ruang bagi kelompok rentan guna mewujudkan perencanaan yang inklusif, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam tahapan pembangunan daerah, serta mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. Integrasi Isu GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial): Perlunya sinkronisasi dan mempermudah integrasi isu-isu GEDSI ke dalam dokumen perencanaan daerah yang sah seperti RKPD, RPJMD, hingga dokumen RENJA perangkat daerah.
  5. Penanganan Isu Tematik Daerah: Pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam menangani isu-isu krusial seperti kemiskinan, stunting, perlindungan anak, disabilitas, dan pemberdayaan perempuan

METODE PEMBAHARUAN

Kondisi Sebelum Inovasi

Sebelum adanya Inovasi, pelibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah (disabilitas perempuan, anak, dan lansia ) belum memilki ruang aman dalam penyampaian aspirasinya,sehingga seringkali aspirasi kelompok tersebut terabaikan dalam forum regular. Keterlibatan kelompok rentan masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak mempertimbangkan beberapa indikator yaitu, akses partsipasi bermakna, pemenuhan kebutuhan spesifik, Data Aspirasi yang Autentik:, legitimasi kebijakan, sinkronisasi kebijakan, dan perwujudan keadilan social.

Kondisi Setelah Inovasi

Setelah adanya inovasi JARI Bulungan , kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia ) memperoleh akses partsipasi bermakna ,terpenuhinya kebutuhan spesifik, memilki Data Aspirasi yang Autentik, legitimasi kebijakan, sinkronisasi kebijakan, dan terwujudnya keadilan sosial.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Inovasi JARI Bulungan menghadirkan sebuah terobosan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan kelompok rentan yang menjadi inisasi pertama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

  1. Akses Partisipasi Bermakna: Memberikan kesempatan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk merumuskan usulan secara mandiri dan aman sebelum disatukan ke tingkat kota/kabupaten.
  2. Pemenuhan Kebutuhan Spesifik: Memastikan isu strategis seperti hak anak, perlindungan perempuan, dan aksesibilitas fasilitas bagi difabel masuk dalam rencana anggaran.
  3. Data Aspirasi yang Autentik: Mendapatkan masukan riil dari lapangan yang berbasis pada pengalaman langsung kelompok terdampak, sehingga kebijakan lebih efektif mengurangi ketimpangan.
  4. Legitimasi Kebijakan: Meningkatkan kepercayaan publik melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel.
  5. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memastikan visi "tidak ada seorang pun yang tertinggal" (leave no one behind) dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
  6. Sinkronisasi Kebijakan: Mempermudah integrasi isu GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD.

TAHAPAN/BISNIS PROSES INOVASI

Berikut beberapa tahanpan dalam pelaksanaan musrenbang tematik / Musrenbang Inklusif, yaitu sebagai berikut :

  1. Tahap Persiapan, tahapan ini adalah awal dari mempersiapkan tim dan pembahasan lanjut tim untuk persiapan musrenbang tematik. Seperti penentuan Tema, Pengum[ulan Isu Tematik, Jadwal, dan urusan lainnya
  2. Tahapan Pra-Musrenbang, setelah membuat sistematika / alur, di tahapan ini mulai melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat rentan, mengidentifikasi isu terkini dengan kebutuhan prioritas, sehingga membentuk daftar usulan awal.
  3. TahapanPelaksanaan Musrenbang, di tahapan ini dilaksanakan Pemaparan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Penyampaian kondisi dan isu strategis kelompok tematik.mensinkronkan dan membahas usulan program/kegiatan. Dan Penetapan skala prioritas usulan
  4. Tahapan Integrasi Ke Dokumen Perancanaan Daerah, dalam tahapan ini, Aspirasi yang telah di sampaikan oleh masyarakat akan di integrasikan dengan RKPD pengampu untuk di masukkan dalam dokumen perencanaan, yaitu dokumen RENJA. Untuk menyesuaikan wewenang, ketersediaan anggaran, dan prioritas pembangunan
  5. Tahapan Monitoring dan Evaluasi, di tahap terkahir ini , dilaksanakan selama 1 tahun setelah musrenbang dilaksanakan, tim akan memantau realisasi program ,capaian kegiatan dan Menilai efektivitas pelaksanaan
Kembali