LINGKARAN (PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN)

Administrator
15 Jul 2026 09:02:00

DASAR HUKUM

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengamanatkan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mendukung perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 50);

Surat Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bulungan Nomor B/1381/042026 Tanggal 30 April 2026 tentang Penetapan Iuran Pertama Kepesertaan Bukan Penerima Upah;

Surat Kepala Dinas Sosial Nomor B.100.3.2/425/RPJS-DINSOS Tanggal 5 Mei 2026 tentang Draf SK Bupati tentang Penerima Iuran Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan Tahun 2026;

PERMASALAHAN

Sasaran inovasi LINGKARAN adalah pekerja rentan yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, persentase cakupan program dihitung berdasarkan jumlah pekerja rentan yang memenuhi kriteria dalam DTSEN sebagai basis sasaran penerima manfaat. Pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kecil, pengemudi ojek, dan pekerja sektor informal lainnya memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja maupun kematian saat bekerja.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Bulungan Tahun 2025, jumlah masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 4 sebanyak 12.597 jiwa. Kelompok ini merupakan basis sasaran utama perlindungan sosial, termasuk pekerja rentan yang memenuhi kriteria kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui inovasi LINGKARAN, hingga saat ini sebanyak 2.000 pekerja rentan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau telah menjangkau sekitar 15,9% dari kelompok sasaran berbasis DTSEN. 

Namun sebagian besar belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

  1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
  2. Keterbatasan kemampuan ekonomi pekerja rentan untuk membayar iuran secara mandiri.
  3. Belum optimalnya pendataan dan pemetaan pekerja rentan sebagai calon peserta.
  4. Tingginya potensi munculnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah utama keluarga.

PENDEKATAN SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui inovasi LINGKARAN menerapkan beberapa strategi, yaitu:

  1. Melaksanakan pendataan dan verifikasi pekerja rentan secara bertahap bersama pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan.
  2. Mengalokasikan APBD untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang memenuhi kriteria.
  3. Membangun kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pendaftaran, kepesertaan, dan pembayaran klaim.
  4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. 
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memperluas cakupan peserta dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

ISU STRATEGIS

Belum optimalnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menyebabkan tingginya kerentanan ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin ketika mengalami risiko sosial. Diperlukan suatu inovasi yang mampu memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Inovasi LINGKARAN mendukung penyelesaian isu strategis sebagai berikut :

  1. Isu Strategis Daerah
  • Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
  • Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bulungan.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial.
  1. Isu Strategis Nasional
  • Mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
  • Mendukung target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
  • Mendukung prioritas nasional dalam pengurangan kemiskinan ekstrem
  1. Isu Strategis Global

           Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs):

  • Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan. 
  • Tujuan 2 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera. 
  • Tujuan 3 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

METODE PEMBAHARUAN

Kondisi Sebelum Inovasi

Sebelum inovasi LINGKARAN diimplementasikan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Bulungan masih sangat terbatas. Sebagian besar pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri, belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai manfaat jaminan sosial, serta belum adanya mekanisme pendataan dan pembiayaan yang terintegrasi.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Bulungan Tahun 2025, terdapat 12.597 penduduk yang berada pada Desil 1 sampai dengan Desil 4, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang menjadi prioritas perlindungan sosial. Di antara kelompok tersebut terdapat pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja maupun kematian, namun belum memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dengan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang mampu mengidentifikasi sasaran secara tepat berbasis DTSEN, memperluas kepesertaan, serta memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Bulungan.

Kondisi Setelah Inovasi

Setelah inovasi LINGKARAN dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan melalui pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan DTSEN Kabupaten Bulungan Tahun 2025, terdapat 12.597 jiwa pada Desil 1–4 yang menjadi basis sasaran perlindungan sosial. Melalui inovasi LINGKARAN, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.000 pekerja rentan atau sekitar 15,9% dari kelompok sasaran tersebut. Seluruh peserta didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran sebesar Rp16.800 per peserta per bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan.

Sebanyak 2.000 pekerja rentan yang tersebar di 10 kecamatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran sebesar Rp16.800 per peserta per bulan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dengan demikian, pekerja rentan memperoleh perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Implementasi inovasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 4 peserta telah menerima manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan. Keluarga peserta yang mengalami musibah memperoleh santunan sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, anak peserta yang memenuhi persyaratan juga memperoleh manfaat beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

Melalui inovasi LINGKARAN, akses perlindungan sosial bagi pekerja rentan menjadi lebih luas, kesejahteraan keluarga lebih terjamin, serta risiko munculnya kemiskinan akibat kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah dapat diminimalkan.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Inovasi Perlindungan Pekerja Rentan (LINGKARAN) memiliki beberapa keunggulan dan unsur kebaharuan yang membedakannya dari pelayanan sebelumnya, yaitu :

Pembiayaan Iuran Ditanggung Pemerintah Daerah

Sebelum inovasi dilaksanakan, pekerja rentan harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri atau tidak menjadi peserta sama sekali karena keterbatasan ekonomi. Melalui LINGKARAN, Pemerintah Kabupaten Bulungan menanggung seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per peserta per bulan melalui APBD, sehingga pekerja rentan dapat memperoleh perlindungan tanpa terbebani biaya.

Menjangkau Pekerja Rentan Sektor Informal

Inovasi ini secara khusus menyasar kelompok pekerja rentan yang selama ini sulit mendapatkan perlindungan sosial, seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya.

Integrasi Program Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

LINGKARAN tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pencegahan munculnya kemiskinan baru akibat kehilangan sumber penghasilan keluarga.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan

Inovasi ini mengintegrasikan pendataan pekerja rentan oleh pemerintah daerah dengan layanan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat program dapat diterima secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Memberikan Dampak Nyata kepada Masyarakat

Program telah melindungi sebanyak 2.000 pekerja rentan yang tersebar di 10 kecamatan. Selain itu, peserta yang mengalami risiko kerja telah memperoleh manfaat klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga keluarga tidak mengalami beban ekonomi yang berat.

Perlindungan Tidak Hanya untuk Peserta, tetapi Juga Keluarga

Kebaharuan lain dari inovasi ini adalah manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh peserta, tetapi juga oleh anggota keluarganya. Anak peserta yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga keberlangsungan pendidikan tetap terjamin.

Mudah Direplikasi dan Berkelanjutan

Model inovasi LINGKARAN mudah diterapkan di daerah lain karena menggunakan mekanisme pendataan yang sederhana, dukungan APBD, dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dukungan anggaran daerah yang berkelanjutan, program dapat terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak pekerja rentan.

TAHAPAN INOVASI/BISNIS PROSES INOVASI

Tahapan Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan identifikasi permasalahan terkait masih rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk merumuskan strategi perluasan kepesertaan pekerja rentan melalui dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Bulungan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

  • Identifikasi dan analisis kebutuhan perlindungan pekerja rentan.
  • Penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung program.
  • Koordinasi dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Penyusunan mekanisme pelaksanaan program.
  • Penganggaran pembiayaan iuran melalui APBD Kabupaten Bulungan.
  • Penetapan target jumlah peserta dan sasaran program.

Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, pendaftaran, dan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

  1. Pendataan Calon Peserta
  • Pemerintah desa/kelurahan melakukan pendataan pekerja rentan di wilayah masing-masing.
  • Data pekerja rentan disampaikan kepada kecamatan untuk dilakukan verifikasi awal.
  • Data hasil verifikasi disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan validasi dan penetapan peserta.
  1. Sosialisasi Program
  • Pelaksanaan sosialisasi kepada pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat.
  • Penyampaian informasi mengenai manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
  • Edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  1. Pendaftaran Kepesertaan
  • Data peserta yang telah ditetapkan diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  • BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses registrasi peserta.
  • Peserta memperoleh bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  1. Pembayaran Iuran
  • Pemerintah Kabupaten Bulungan membayarkan iuran peserta melalui APBD.
  • Besaran iuran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp16.800 per peserta per bulan.
  • Kepesertaan peserta tetap aktif selama iuran dibayarkan sesuai ketentuan.
  1. Pemanfaatan Program
  • Peserta memperoleh perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
  • Peserta atau ahli waris dapat mengajukan klaim sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi risiko kerja atau kematian.

Tahap Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

  • Pemantauan jumlah peserta aktif setiap tahun.
  • Pemantauan ketepatan pembayaran iuran peserta.
  • Pemantauan jumlah peserta yang menerima manfaat klaim.
  • Evaluasi kendala pelaksanaan program.
  • Pembaruan dan pemutakhiran data pekerja rentan.
  • Penyusunan laporan capaian program.

Penyusunan rekomendasi pengembangan program pada tahun berikutnya.

Kembali