DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 Ayat (1) “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”. Pasal ini menjadi dasar pelayanan adminduk yang inklusif, nondiskriminatif, serta mendukung pelayanan jemput bola dan pelayanan prioritas bagi kelompok rentan termasuk disabilitas dan lansia.
Disabiltas
PERMASALAHAN
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian adalah prasyaratan penting untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perbankan. Prinsip inklusivitas, yang memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi. Namun, kelompok masyarakat rentan seperti Disabilitas dan lansia seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan Adminduk. Kendala-kendala ini dapat berupa:
- Keterbatasan Fisik dan Mobilitas penyandang disabilitas dan Lansia fisik seringkali kesulitan untuk datang langsung ke kantor pelayanan Adminduk karena keterbatasan mobilitas dan aksesibilitas infrastruktur yang kurang memadai.
- Hambatan Kognitif dan Komunikasi sebagian penyandang disabilitas intelektual atau sensorik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelayanan, mengisi formulir, atau berkomunikasi dengan petugas pelayanan.
- Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Keluarga atau pendamping Lansia, dan penyandang disabilitas mungkin kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya dokumen kependudukan atau tidak mengetahui prosedur pengurusannya.
- Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Informasi mengenai prosedur pelayanan Adminduk yang mudah diakses dan dipahami oleh kelompok rentan ini masih terbatas.
Akibat kendala-kendala tersebut, banyak, penyandang disabilitas dan Lansia, tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Hal ini secara signifikan menghambat akses mereka terhadap hak-hak dan layanan publik lainnya, memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka, dan melanggengkan ketidaksetaraan. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tahun 2023 persentase kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat rentan khsusnya Disabilitas dan Lansia baru mencapai 45% kepemilikan dokumen kependudukan.
Untuk itu dalam mengatasi permasalahan kepemilikan dokumen kepedudukan penyandang Disabiltas dan Lansia Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan memiliki Inovasi JEMPOL BISA (Jemput Bola Disabilitas dan Lansia), Layanan ini dikhususkan untuk masyarakat penyandang Disabilitas dan lansia dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan.
ISU STRATEGIS
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan usia lanjut. Namun, dalam praktiknya, kelompok ini seringkali menghadapi berbagai hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan Adminduk, yang pada gilirannya dapat membatasi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Isu-isu Strategis yang Mendesak:
1. Keterbatasan Informasi dan Sosialisasi Informasi mengenai hak dan prosedurlayanan Adminduk bagi penyandang disabilitas lansia seringkali tidak tersosialisasikan secara efektif kepada kelompok sasaran maupun masyarakat luas. Akibatnya, banyak dari mereka tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mengakses layanan yang tersedia.
2. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang Belum Optimal: Pelayanan Adminduk yang inklusif memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, organisasi penyandang disabilitas, organisasi lansia, dinas sosial, dinas kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Kurangnya sinergi dapat menghambat upaya menciptakan sistem pelayanan yang terpadu dan responsif.
METODEPEMBAHARUAN
Kondisi sebelum inovasi
Sebelum adanya inovasi Jempol Bisa Penyandang disabilitas dan lansia mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan karena pelayanan masih terpusat di kantor pelayanan dan mengharuskan masyarakat datang secara langsung untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Akibat kondisi tersebut, masih terdapat penyandang disabilitas dan lansia yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP-el, Kartu Keluarga, maupun dokumen administrasi lainnya. Dari data Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil 2023 Jumlah disabilitas dan lansia yang belum memiliki identitas kependukan berjumlah 1.276 jiwa. Rendahnya akses pelayanan juga berdampak pada keterlambatan pembaruan data kependudukan dan kurang optimalnya validitas data masyarakat rentan.
Kondisi setelah inovasi
Setelah inovasi dilaksanakan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih inklusif dan mudah dijangkau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan melaksanakan pelayanan jemput bola melalui kunjungan rumah, pelayanan keliling, pelayanan di panti sosial, serta pelayanan khusus pada kegiatan masyarakat. Selain itu, tersedia jalur prioritas dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pelayanan. Pelaksanaan inovasi ini memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.
Sejak inovasi ini diluncurkan hingga periode saat ini, komitmen Disdukcapil dalam menjangkau kelompok rentan secara konsisten ditunjukkan melalui statistik kunjungan lapangan sebagai berikut:
1. Total Kunjungan Rumah (Home Visit):
Petugas teknis Jempol Bisa telah melaksanakan sebanyak 200 kali kunjungan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) untuk melayani lansia yang sakit menahun dan penyandang disabilitas berat yang tidak memungkinkan keluar rumah.
2. Total Pelayanan Keliling Kelompok Panti dan Komunitas:
Telah dilaksanakan sebanyak 20 kali pelayanan keliling kolektif yang menyasar lokasi-lokasi konsentrasi massa rentan, meliputi:
a. Panti Asuhan
b. Sekolah Luar Biasa
c. Lembaga kemasyarakatan
3. Total Dokumen yang Berhasil Diterbitkan: Dari seluruh rangkaian kunjungan tersebut, inovasi ini telah berhasil menerbitkan dan menyerahkan hak sipil masyarakat rentan berupa:
a. 325 fisik KTP-el (perekaman baru dan cetak ulang karena rusak/hilang).
b. 450Kartu Keluarga (KK) (pembaruan status anggota keluarga).
c. 110 Kartu Identitas Anak.
d. 86 Akta Kelahiran & Akta Kematian.
Total dokumen kependudukan yang dicetak selama inovasi ini berjalan adalah 933 dokumen kependudukan.
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Secara khusus Inovasi JEMPOL BISA ini membawa beberapa elemen baru yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pelayanan Proaktif dan Terstruktur: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara aktif menjangkau dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan Lansia, melalui kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil.
- Kerjasama Lintas Sektor yang Kuat: Terjalin koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan jiwa, panti sosial, dan organisasi disabilitas dalam proses identifikasi, pendataan, dan pelayanan Adminduk.
- Prosedur Pelayanan yang Adaptif: Pengembangan prosedur pelayanan yang lebih fleksibel, sederhana, dan mudah dipahami, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus setiap kelompok rentan (misalnya, pelayanan di tempat tinggal, penggunaan bahasa yang sederhana, pendampingan khusus).
- Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif: Peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan prosedur pengurusannya melalui berbagai media yang mudah diakses oleh kelompok rentan dan keluarga/pendamping mereka (misalnya, brosur bergambar, video singkat, pertemuan komunitas).
- Pemanfaatan Teknologi:
Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran, verifikasi data, dan penyampaian informasi pelayanan.
Secara keseluruhan inovasi ini menawarkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih tersetruktur dan efektif terhadap masyarakat rentan administrasi kependudukan.
TAHAPAN / BISNIS PROSES INOVASI
Inovasi JEMPOL BISA terdiri dari beberapa tahapan penting :
1. Identifikasi kebutuhan
Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Disabilitas dan msyarakat Lansia, lalu melakukan survey dan analisis dan preferensi masyarakat tersebut.
2. Membentuk tim efektif
Melakukan konsultasi kegiatan yang telah dirancang dan penyusunan/pembentukan tim kerja
3. Pengembangan strategi
Mengembangkan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dan Lansia. Selanjutnya memberikan pelatihan tentang komunikasi efektif, empati dan kesabaran.
4. Peningkatan fasilitas
Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan unutk membuatnya lebih aksesibel bagi masyarakat disabilitas dan lansia serta membuat fasilitas yang ramah dan menyediakan sarana pendukung lainnya.
5. Pengembangan kemitraan
Mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Membuat kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dan lansia.
6. Implementasi dan evaluasi
Mengimpelmentasikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan evaluasi secara berkala. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan sataf unutk memperbaiki pelayanan.